oleh

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA YANG TERGANJAL

-Uncategorized-181 views

Dance Yulian Flasy SE,Msi yg memulai kiprahnya sebagai PNS di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ( LAN RI) dan Sekrestaris daerah (Sekda) Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat sejak tahun 2008.

Dance juga sebagai Ketua Aliansi Sekretaris Daerah provinsi Papua Barat sehingga mempunyai pengalaman sebagai birokrat yang merupakan modal dasar yang tidak diragukan dalam kematangan menempuh karier, pantas saja Dance bisa terpilih sebagai kandidat provinsi Papua, karena rekam jejaknya tidak diragukan dalam karier ditengah lingkungan budaya Papua yang sensitif dan penuh keberagaman .

Dalam diskusi kebangsaan beberapa bulan yang lalu di kota Tegal jawa tengah, Bambang Hadi sebagai peserta seminar Diskusi Kebangsaan yang dihadiri juga Habib Lutfi kyai karismatik yg diangkat presiden sebagai anggota wantimpers beliau menilai dalam pernyataannya pak Dance punya kapabilitas sebagai warga asli papua yang mempunyai potensi besar untuk mensinergikan semua unsur anak bangsa dengan memanfaatkan kearifan lokal budaya atau cultural Papua sebagai landasan pijakkan dalam membangun keharmonisan masyarakat papua .

Melalui tahapan seleksi Sekda provinsi Papua sejak bulan juli 2020 sampai dengan 23 September serta proses seleksi yang ketat akhirnya melalui kepres no 159/TPA tahun 2020 bapak Dance ditetapkan jadi Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

Namun ironisnya pak Dance tidak mendapatkan dukungan dari Gubernur provinsi Papua dengan tidak pernah diberi kesempatan dengan menghadap gubernur maupun wagub terkait dengan pelantikan pak Dance ,,Ada apa??

Perihal ini tentu mengusik pertanyaan beberapa masyarakat termasuk perkumpulan masyarakat adat Melanesia yang mengirimkan surat ke Presiden tertanggal 23 oktober 2020 untuk memohon segera dilantik demi tegaknya marwah Pemerintah pusat.

Dukungan juga dari beberapa unsur Ormas Presedium Relawan Indonesia Bersatu (RIB)
menyatakan SK Presiden Jokowi di Tolak sama Gubernur Provinsi Papua dimana marwah Jokowi sebagai Kepala Negara
Konstitusi Negara tidak boleh kalah sama Gubernur Provinsi Papua, sebagai Panglima tertinggi negara Presiden RI, Gubernur wajib mematuhi aturan birokrat dan perintah langsung Presiden Jokowi, pungkas Bambang Hadi sebagai Relawan Jokowi dalam mengawal Konstitusi negara.(Ine)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed